BPH Migas Dorong Pembangunan SPBU untuk Nelayan di Nias Utara, Tingkatkan Akses BBM Subsidi

Kitakini.news - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berkomitmen memperkuat penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi bagi nelayan di wilayah terpencil seperti Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Dengan fokus pada optimalisasi infrastruktur, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat pesisir dan mendorong produktivitas sektor perikanan yang menjadi tulang punggung daerah.

Baca Juga:

• Antrian Kendaraan Sepanjang 1 KM Masih Terjadi di SPBU Sidimpuan
• BBM Masih Langka di Tabagsel, ARS Desak Kepala Daerah dan Pertamina Tambah Kuota
• Sulit, Antrean Kendaraan Mengisi BBM di Pangururan Samosir Sampai 2 Kilometer

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa sektor perikanan di Nias Utara mendominasi mata pencaharian penduduk, dengan produksi mencapai sekitar 16.000 ton pada 2025 dan jumlah nelayan sekitar 3.300 orang. Saat ini, hanya ada empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi, terdiri dari satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tiga SPBU Kompak. Untuk menjawab kebutuhan yang meningkat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU khusus nelayan.

Dalam kunjungan kerja, Kamis (15/1/2026), Wahyudi Anas bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto meninjau beberapa lokasi potensial di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lokasi tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan SPBU Satu Harga, yang tidak hanya melayani nelayan tetapi juga sektor pertanian, transportasi darat, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan transportasi air dengan motor tempel. "Pembangunan ini akan lebih optimal karena skala keekonomiannya lebih besar, memberikan manfaat bagi investor dan masyarakat luas," kata Wahyudi.

Fakta menarik, jarak antar penyalur BBM di daerah ini cukup jauh, seperti dari Kecamatan Lahewa ke Alasa yang mencapai 52,5 kilometer. Hal ini sering membuat nelayan membeli BBM di luar SPBU dengan harga lebih tinggi. Wahyudi mendorong percepatan perizinan agar SPBU Satu Harga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dapat beroperasi sebelum Desember 2026.

Anggota Komite Bambang Hermanto menekankan pentingnya program ini untuk daerah terdepan seperti Kepulauan Nias. "Dengan jarak SPBU yang jauh, masyarakat sering mengeluh harga BBM mahal. Mari kita pastikan BBM subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega menyambut baik kolaborasi ini. "Pembukaan SPBU baru akan memperpendek waktu nelayan untuk melaut, meningkatkan pendapatan mereka, dan mendukung UMKM," katanya. Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbagut Sunardi mengonfirmasi bahwa tiga dari empat lokasi usulan sudah dalam perencanaan BBM Satu Harga, dengan desain bangunan disesuaikan untuk keberlanjutan bisnis.

Langkah ini tidak hanya memudahkan akses BBM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nelayan diimbau mengurus Surat Rekomendasi via aplikasi XStar BPH Migas untuk mendapatkan harga subsidi yang tepat. Dengan optimalisasi ini, Nias Utara siap menjadi contoh pengembangan infrastruktur energi di daerah terpencil.