Banjir Ancaman Stabilitas Harga Cabai dan Beras di Tahun 2026, KKPU Koordinasi Disperindag ESDM Sumut

Kitakini.news - Bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah sentra produksi di Sumatera Utara akhir November lalu tidak hanya meninggalkan luka di tanah, tetapi juga mengancam keseimbangan harga pangan strategis seperti beras dan cabai menjelang awal tahun 2026.

Baca Juga:

• Arief Kurnia Risdianto Pimpin Penyerahan Bantuan PGN di Lhokseumawe, Wujud Solidaritas Subholding Gas
• SMI Jadi Perpanjangan Tangan Warga Bantu Warga Untuk Bantu Korban Banjir Sumatera
• Klarifikasi Maruli Siahaan : Saya Tidak Bela TPL

Untuk mencegah gejolak pasokan, Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ridho Pamungkas, bertemu dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Fitra Kurnia, di Kantor Disperindag ESDM Sumut, Kamis (18/12/2025).

Pertemuan ini mengungkap fakta menarik, meski stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Sumatera Utara masih aman dengan sekitar 29 ribu ton, bencana tersebut telah merusak lahan sawah di daerah seperti Aceh Tamiang, yang biasanya menjadi penyangga utama pasokan beras.

"Bencana kemarin menyebabkan sebagian lahan sawah tertimbun lumpur, sehingga produksi beras dari luar provinsi terganggu," kata Fitra Kurnia, menjelaskan dampaknya terhadap rantai pasokan regional.

Namun, sorotan utama jatuh pada komoditas cabai, di mana Sumatera Utara bukan hanya konsumen besar, tetapi juga pemasok utama bagi provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Di Pasar Induk Lau Cih Medan, pusat distribusi sayur dan buah terbesar di provinsi ini, harga cabai sering bergerak seragam setiap hari, menimbulkan kecurigaan adanya pola distribusi yang kurang sehat. Distributor dari luar daerah, seperti Riau dan Batam, sering menawar harga lebih tinggi, memicu negosiasi harian yang memengaruhi stabilitas pasar.

Untuk mengatasi ini, Disperindag ESDM Sumut merencanakan kerja sama antara kelompok tani (Gapoktan) cabai dengan BUMD sebagai pembeli tetap (offtaker), guna memastikan serapan hasil panen petani dan mencegah fluktuasi harga. "Setidaknya dibutuhkan 30 ton cabai setiap malam untuk menjaga keseimbangan pasar," ujar Fitra, sambil menekankan perlunya pengawasan KPPU agar kemitraan tersebut tidak menimbulkan distorsi persaingan.

Ridho Pamungkas dari KPPU melihat peluang besar dalam kajian mendalam. "Komoditas cabai ini menarik untuk dijadikan Kajian KPPU Tahun 2026, kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumut, guna memahami struktur pasar dan keterkaitan regional yang memengaruhi harga," katanya. Kajian ini diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola perdagangan cabai yang lebih berkelanjutan.

Pertemuan juga menyentuh kebijakan Minyakita, dengan regulasi baru dari Kementerian Perdagangan yang mewajibkan distribusi melalui Perum Bulog atau BUMN pangan minimal 35 persen, untuk meningkatkan pengawasan. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi pengawasan beras, cabai, dan Minyakita, khususnya menghadapi potensi tekanan harga awal 2026. Ridho Pamungkas menyerahkan hasil Kajian Minyakita 2025 kepada Fitra Kurnia sebagai referensi kebijakan masa depan.