KPPU Dorong Persaingan Adil untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kitakini.news - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus berperan aktif dalam mengawasi praktik bisnis di Indonesia untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Banjir Ancaman Stabilitas Harga Cabai dan Beras di Tahun 2026, KKPU Koordinasi Disperindag ESDM Sumut
• ASUS Expert Series Hadirkan Solusi Kerja Hybrid Berbasis AI untuk Profesional Modern
• PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III 2025

Meskipun skor persaingan pasar Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura, lembaga ini telah menjatuhkan denda signifikan dan mengawasi ribuan transaksi merger untuk mencegah monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil.

Berdasarkan data KPPU, sepanjang tahun 2025 hingga 30 November, lembaga ini telah menangani 141 notifikasi merger dan akuisisi dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 kuadriliun, terutama di sektor pertambangan dan logistik.

Pengawasan ini bertujuan menghindari konsentrasi pasar berlebihan yang dapat menciptakan oligopoli vertikal dan membatasi akses pemain lokal.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando menjelaskan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah kunci untuk mengatasi pola ekonomi yang tidak adil, di mana pelaku usaha besar mendominasi pasar dengan mengorbankan pesaing kecil.

"Kami berkomitmen untuk memastikan lapangan bermain yang adil, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir konglomerat," kata Aru dalam pertemuan dengan awak media di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan bahwa peningkatan indeks persaingan usaha dari 4,95 menjadi 6,33 diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan 8 persen, sesuai studi terkini.

Dalam satu tahun terakhir, KPPU telah menjatuhkan denda total Rp695 miliar, dengan denda terbaru sebesar Rp52,9 miliar pada 2 Desember 2025. Langkah ini mencerminkan upaya pencegahan praktik anti-persaingan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lembaga ini juga mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan 12 perkara yang diputus tahun ini melibatkan persekongkolan tender di proyek infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, dan energi, untuk mencegah korupsi dan memastikan efisiensi.

Fokus utama KPPU kini tertuju pada perlindungan UMKM. Di sektor ritel dan peternakan ayam, pengawasan kemitraan telah menghapus praktik bundling yang merugikan peternak kecil, serta memastikan lebih dari 5.000 mitra waralaba ritel memiliki perjanjian adil.

Dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KPPU mendorong pemilihan mitra yang transparan dan memprioritaskan UMKM serta koperasi, guna menghindari kartel pangan.

"Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan, memprioritaskan UMKM dan koperasi, bukan didominasi oleh pemasok besar," ujar Aru. "Ini untuk mencegah pihak tertentu mengambil rente dari piring rakyat."

Di sektor energi, KPPU mendorong kebijakan open access pada jaringan gas dan menyiapkan instrumen hukum untuk menangani kartel digital serta praktik self-preferencing oleh platform raksasa yang dapat merugikan UMKM. Lembaga ini juga mendukung penguatan koperasi melalui program seperti Koperasi Merah Putih, dengan penekanan pada tata kelola yang terbuka bagi pelaku usaha desa.

Laporan World Bank B-Ready 2024 menunjukkan skor persaingan pasar Indonesia berada di angka 52, di bawah Vietnam dan Singapura. Indeks Persaingan Usaha Indonesia saat ini 4,95 dari skala 7, yang menurut studi memerlukan peningkatan 29 persen untuk mencapai target pertumbuhan. Dengan menghapus hambatan masuk pasar dan menindak pelanggar, KPPU berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

KPPU menegaskan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, sambil terus memantau perkembangan pasar untuk mencegah praktik yang merusak persaingan.