Investasi Sumatera Melonjak, Sinergi BI dan Pemerintah Janjikan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kitakini.news - Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Investasi Sumatera 2025, yang digelar oleh Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sumatera bersama kementerian dan lembaga terkait, Senin (17/11/2025), menjadi ajang strategis untuk mendorong percepatan investasi.

Baca Juga:

• Berikut Kolaborasi Lintas Sektor Tingkatkan Inovasi Menu Makan Bergizi Gratis di Sumut
• Bank Indonesia Bareng Pemprov Sumut Dorong Penguatan Program Makan Bergizi Gratis untuk Jaga Stabilitas Harga
• Dugaan Kasus CSR BI, KPK Akan Panggil Semua Anggota Komisi 11

Acara ini melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, BP Batam, serta pemerintah provinsi se-Sumatera. Tujuannya? Menciptakan sinergi yang kuat agar ekonomi Sumatera tumbuh optimal dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, menekankan bahwa kunci sukses investasi terletak pada koordinasi lintas lembaga dan transformasi pelayanan perizinan.

"Kita harus buat prosesnya lebih mudah dan cepat, agar investor betah datang," ujarnya.

Dia juga mendorong forum konsultasi publik untuk menyusun peraturan pelaksanaan dari PP No. 25/2025 dan No. 28/2025, yang bertujuan memperbaiki iklim usaha dan mengurangi biaya operasional.

Rapat dipimpin oleh Rudy Brando Hutabarat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara-Koordinator Sumatera. Dia memperkenalkan konsep BATAM. Singkatan dari 'Bagaimana mempermudah akses dan tata kelola agar menarik investor masuk. BATAM adalah model perizinan yang cepat, mudah, dan pasti. Model ini bisa diadopsi di seluruh Sumatera.

Rakor ini fokus pada tiga hal utama: (1) percepatan penyusunan dan pembaruan RTRW/RDTR provinsi/kabupaten/kota, serta integrasinya ke sistem OSS-RBA; (2) implementasi PP tersebut untuk efisiensi biaya; dan (3) penyusunan roadmap penguatan iklim investasi yang selaras dengan RPJMN, dengan target promosi investasi terintegrasi di Sumatera pada 2026.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Iman Gunadi, menambahkan bahwa perizinan yang pasti akan membuka peluang baru, seperti pariwisata terintegrasi dan pengembangan UMKM.

"Ini bukan hanya soal investasi besar, tapi juga memberdayakan ekonomi lokal," katanya.

Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti pentingnya kebijakan tata ruang yang adaptif dan digitalisasi untuk memudahkan akses informasi bagi investor.

Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya dari Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan perlunya klasifikasi KBLI yang akurat dalam integrasi RDTR dengan OSS-RBA, agar proses perizinan lebih cepat.

Data menarik datang dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III 2025: Batam sedang dalam fase percepatan investasi, dengan proyek besar dari Singapura, Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan.

Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, "Kualitas tata kelola perizinan adalah kunci kepastian usaha, terutama dalam hukum dan lingkungan." Hal ini mendorong proyek strategis di sektor seperti industrial waterfront, energi hijau, PLTS, LNG, FSRU, data center, dan ekonomi digital.

Rakor ditutup dengan strategi "Think Big, Start Small, Move Fast". Sumatera harus bertransformasi dengan langkah kecil tapi cepat, melalui kerja sama lintas daerah dan aglomerasi industri yang menciptakan lapangan kerja. "Ini akan tingkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegas para peserta.