OJK Tekankan Literasi Keuangan Digital dan Perlindungan Konsumen di Sumatera Utara

Kitakini.news - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menggelar serangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan melindungi masyarakat dari risiko keuangan ilegal, terutama di era digital yang penuh tantangan.

Baca Juga:

• Resolusi Finansial 2026, Pasar Modal sebagai Strategi Pengelolaan Aset Jangka Panjang
• Pemko Medan Terapkan Manajemen Talenta ASN untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
• Ekonomi Global Menunjukkan Perbaikan, Tapi Tantangan di China dan Venezuela Tetap Mengkhawatirkan

Pembukaan resmi BIK 2025 di Kota Tanjungbalai pada 8 Oktober 2025 menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi mahasiswa, pelaku UMKM, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan keuangan digital, seperti imbal hasil tinggi yang tidak realistis.

"Pastikan legalitas lembaga keuangan dan jaga data pribadi untuk menghindari kerugian," ujarnya.

Di Kota Binjai pada 9 Oktober 2025, kegiatan difokuskan pada generasi muda melalui seminar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan. Yovvi Sukandar, Deputi Direktur OJK, menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran keuangan sehat.

Penyerahan merchant Agen Laku Pandai Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada pengurus kampus menjadi langkah konkret untuk memperluas akses layanan keuangan digital di lingkungan pendidikan.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dan Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution mendukung inisiatif ini, menyatakan bahwa edukasi keuangan digital adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terlindungi.

Kegiatan ini mencakup pameran produk keuangan dan sesi edukasi interaktif, yang diharapkan dapat mempercepat target inklusi keuangan nasional.

Melalui BIK 2025, OJK berkomitmen untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan berkelanjutan, dengan prioritas melindungi konsumen dari praktik ilegal di tengah perkembangan teknologi digital.