OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya, Nasabah Diminta Tenang

Kitakini.news - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-58/D.03/2025, resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya (BPR Disky Surya Jaya) yang berlokasi di Jalan Medan – Binjai Km.14.6, Komplek Padang Hijau Blok A No.18, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• RGS 2025, Inovasi dan Kolaborasi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
• Penguatan GRC Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
• Begini Langkah OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Nias

Keputusan ini disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah pengawasan yang diambil OJK untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2024, BPR Disky Surya Jaya telah ditetapkan dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 12 persen dan Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

Pada 31 Juli 2025, OJK kembali menetapkan BPR Disky Surya Jaya dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR). Keputusan ini diambil setelah OJK memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi BPR Disky Surya Jaya untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2025, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap BPR Disky Surya Jaya dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses l.ikuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Khoirul Muttaqien mengimbau kepada nasabah BPR Disky Surya Jaya agar tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan," tegasnya.