PGN Dukung Pemerintah Bangun Kawasan Industri Hijau di IKN, Ini Wujud Komitmennya!

Kitakini.news - Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman mengungkapkan penyediaan gas bumi di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bentuk komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas PERTAMINA, sebagai pelaksana penugasaan Pertamina dari pemerintah dalam menyediakan infrastuktur gas bumi.

Baca Juga:

• Tancap Gas, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
• PGN Area Medan Kunjungi Pelanggan Gunakan Jargas Lebih 30 Tahun
• PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III 2025

Ini juga sebagai wujud dukungan PGN terhadap rencana pemerintah untuk membangun kawasan industri hijau di IKN. Dengan tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya, gas bumi dapat menjadi pilihan utama sebagai energi bersih.

"PGN berkomitmen untuk menjalankan amanat dari pemerintah dalam menyediakan energi yang bersih di IKN. Saat ini PGN berupaya optimal agar layanan gas bumi bisa beroperasi dengan aman guna mendukung kesiapan infrastruktur untuk peringatan HUT RI di IKN," kata dia dalam keterangan, Senin (1/8/2024).

Lanjut Fajriyah, PGN terus mengupayakan agar pembangunan infrastruktur gas bumi di IKN dapat berjalan sesuai dengan target. Jaringan gas di IKN juga PGN siapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan rumah tangga yang diproyeksikan sebanyak 9.996 Sambungan Rumah (SR).

PGN senantiasa berkolaborasi Otorita IKN serta stakeholder lain agar penyediaan gas bumi di IKN dapat memberikan manfaat yang positif dan sejalan dengan cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2060. Tidak kalah penting, konsumen gas bumi akan mendapatkan layanan energi yang praktis, handal, aman dan ramah lingkungan.

"Pada masa transisi energi, gas bumi dipercaya sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, karena emisi CO2 yang dihasilkan dari penggunaan gas bumi lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil lainnya. Selain itu, gas bumi berasal dari dalam negeri, sehingga menghemat devisa negara untuk kebutuhan impor energi," tutup Fajriyah.