Satgas BLBI Catat Perolehan Aset 34,59 Persen, Obligator Masih Nunggak Rp72,25 T
Kitakini.news - Krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 masih menyisakan hutang dari langkah negara melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi.
Baca Juga:
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil menyita aset obligor dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak 2021 hingga Juni 2024. Namun, angka itu masih jauh dari target sebesar Rp 110 triliun.
"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp110,45 triliun. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," papar Sri Mulyani dalam laman Instagram @smindrawati, dikutip Senin (7/7/2024).
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I tahun 2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta m2 dan PNBP sebesar Rp38,2 triliun, 34,59% dari kewajiban sebesar Rp110,45 triliun atau sekitar Rp 72,25 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Satgas BLBI. Dia mengatakan aset yang akan disita dari para obligor sebenarnya sudah didata, namun terbesar di seluruh Indonesia. Karena itu penyelesaiannya akan membutuhkan waktu.
Dia mengatakan untuk menyelesaikan tugas ini pemerintah berencana memperpanjang masa kerja Satgas BLBI dari yang sebelumnya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Dia mengatakan Peraturan Presiden mengenai perpanjangan masa tugas ini tengah disusun.
"Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang, karena harus menyelesaikan aset yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia," katanya.
