Rupiah Melemah, Subsidi Listrik dan BBM Bengkak, Menkeu: Sedapat Mungkin Kita Bayar

Melansir berbagai sumber, Senin (24/6/2024), nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus berada di atas Rp16.000 per dollar AS. Bahkan, selama lebih dari sepekan terakhir, kurs rupiah bergerak di kisaran Rp16.400 per dollar AS.

Baca Juga:

• Stok BBM di Sumut Aman hingga 10 Hari, Pertamina Patra Niaga Pastikan Kualitas Pelayanan SPBU
• Pastikan Ketersediaan BBM di Libur Panjang, Pertamina Patra Niaga Cek SPBU
• Idul Adha Sebentar Lagi, Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Gasoline di Sumbagut Naik 4,2%!

Padahal, dalam asumsi dasar ekonomi makro 2024, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp15.000 per dollar AS. Angka ini digunakan dalam menentukan besaran subsidi energi di APBN 2024.

"Sedapat mungkin kita akan bayar sesuai kemampuan keuangan negara," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp189,1 triliun untuk subsidi energi, yang mencakup subsidi BBM, elpiji tabung 3 kg, dan listrik. Dan, sampai dengan April lalu, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp42,41 triliun.

Dengan kata lain, Sri Mulyani bilang, pemerintah berupaya untuk menjaga besaran subsidi energi sesuai dengan pagu yang disiapkan, meskipun rupiah tengah tertekan.

Namun, ia tidak merinci upaya apa yang bakal dilakukan pemerintah. Dia hanya membenarkan, pelemahan nilai tukar berdampak terhadap pos belanja negara yang menggunakan mata uang asing.

"Seperti subsidi listrik dan BBM yang sebagian bahannya adalah impor, maka ada efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," kata dia.

Jika kuota subsidi energi tidak mengalami perubahan, maka pemerintah akan menanggung besaran "gap" antara harga BBM dan listrik yang ditetapkan dalam APBN dengan perkembangan saat ini.

Pemerintah bakal membayarkan kekurangan itu ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebagai badan usaha penugasan pemerintah.

"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal," pungkasnya.*