DPRD Medan Bentuk Pansus untuk Tingkatkan PAD dan Tertibkan Aset Daerah

Kitakini.news - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan pengelolaan aset daerah.

Baca Juga:

• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
• Gadaikan Emas Hasil Jambret ke Madina, Pria Ini Dapat Timah Panas Polres Padangsidimpuan

Langkah ini diumumkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (10/11/2025), menandai komitmen serius legislator untuk memperkuat pengawasan fiskal dan melindungi kekayaan publik.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Komisi, anggota DPRD, serta sejumlah wartawan dan undangan. El Barino Shah dari Fraksi Partai Golkar, yang membacakan usulan pembentukan pansus, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan DPRD.

"Fungsi DPRD bukan sekadar administratif, tetapi strategis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya, menyoroti perlunya langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber daya lokal.

Dalam penjelasan pengusul, tren PAD Kota Medan dinilai belum maksimal, baik dari segi proporsi terhadap total pendapatan maupun efektivitas pengelolaan. Masalah utama meliputi basis data wajib pajak dan objek pajak yang belum terintegrasi, risiko kebocoran pendapatan, serta digitalisasi sistem perpajakan yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa sejumlah aset daerah seperti tanah dan bangunan belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Medan.

Beberapa aset bahkan dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, dengan pencatatan dan pelaporan yang masih belum tertib, serta pemanfaatannya yang kurang optimal.

Pansus ini dirancang untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi PAD dan aset daerah, menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis.

DPRD berharap pansus dapat mendorong reformasi fiskal, meningkatkan kemandirian pendapatan daerah, dan memperkuat pengawasan aset publik.