Zeira: Pj Sekda Harus Terbebas Dari Intervensi dan Korupsi

Kitakini.news -Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga mendorong Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Sulaiman Harahap agar bergerak cepat melakukan langkah produktif dan tidak mudah diintervensi serta menjauhi praktik korupsi di lingkungan dan jajaran kerja Pemprovsu.

Baca Juga:

• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
• Tuberkulosis Masih Jadi Masalah Serius di Dunia

"Saya kira salah satu tugas tersebut harus diemban Pj Sekda Sulaiman demi mewujudkan visi dan misi Gubsu Bobby Nasution dan Wagubsu H Surya," ujar Zeira kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (5/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merespon pelantikan Sulaiman Harahap sebagai Pj Sekdaprovsu oleh Gubsu Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (3/11/2025).

Sulaiman menggantikan pejabat sebelumnya Togap Simangunsong, yang akan memasuki masa pensiun.

Menyikapi hal itu, Zeira mengingatkan lagi amanah Gubsu Bobby Nasution yang meminta Pj Sekda Sumut memastikan seluruh program Pemprovsu

berjalan optimal, termasuk menghadapi tantangan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.

Untuk merealisasikan program tersebut, Zeira berharap selain meningkatkan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga harus dapat bekerja maksimal dan tidak mudah diintervensi oleh jajarannya di eksekutif, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD dan legislatif selaku mitra penting Pemprovsu.

"Intinya, Pj Sekda harus terbebas dari intervensi itu, bahkan harus mampu menjadi teladan dalam mengelola organisasi pemerintahan," terangnya.

Tak hanya teladan menatakelola organisasi, termasuk kewajiban memberikan arahan sesuai visi misi Gubernur dan menegakkan disiplin ASN, tetapi juga proaktif mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjauhi praktik korupsi.

"Hal ini harus jadi kewajiban Pj Sekda dan jajajarannya tidak melanggar hukum dengan mengorbankan statusnya sebagai abdi negara, hanya karena kepentingan sesaat untuk diri sendiri maupun kelompok," terangnya.

Berkaitan dengan legislatif selaku mitra Pemprovsu, Zeira mendorong Pj Sekda harus proaktif menjalin komunikasi dan interaksi dengan DPRD Sumut, agar program, visi dan misi Gubsu Bobby Nasution dapat dijalankan dengan baik sesuai fungsi dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

"Jangan bekerja sendiri-sendri, harus satu langkah dan seirama sesuai kewenangan antara eksuktif dan legislatif. Bahkan saya berharap Pj Sekda mampu menjembatani kepentingan pemerintahan dengan DPRD serta mengorkestrasi roda pemerintahan dengan Forkopimda," terang Zeira seraya menambahkan bahwa hubungan Komisi A dengan Inspektorat yang masih dipimpin Pj Sekda Sulaiman, cukup baik.

Zeira optimis Pj Sekda yang pernah mengemban jabatan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orta) serta Kabag Hukum Pemko Medan, dan Kepala Inspektorat Kota Medan, hingga terakhir diberi amanah sebagai Kepala Inspektorat Sumut, dapat menjalankan tugas itu dengan baik.

"Harapan kita tentu saja tatakelola Pemprovsu bisa lebih baik lagi," pungkas Zeira, seraya berharap agar jabatan Pj Sekda tidak terlalu lama. (**)