ARS: Pj Sekda Sulaiman Harahap Harus Segera Beradaptasi

Kitakini.news -Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara (Pj Sekda Sumut), Sulaiman Harahap diharapkan cepat beradaptasi dan melakukan komunikasi produktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

Baca Juga:

• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
• Tuberkulosis Masih Jadi Masalah Serius di Dunia

"Dilantiknya Sulaiman Harahap menjadi Pj Sekda, bukanlah hal yang mengejutkan bagi saya, ini dilihat dari kedekatan beliau dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution, namun ini sudah tepat," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar ST MT kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Selasa (4/11/2025).

Sebagai anggota legislatif, Abdul Rahim berharap Sulaiman yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, harus dapat cepat beradaptasi dan melakukan komunikasi produktif dengan DPRD Sumut. Salah satu tujuannya untuk menuntaskan pembahasan R-APBD 2026 yang nota keuangan akan disampaikan Gubernur Sumut, Rabu (5/11/2025).

Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini juga mengapresiasi Gubsu yang berpesan agar tidak ada titip sana titip sini, tidak ada pungli dan tidak ada korupsi.

"Dan hal ini harus menjadi karakater dan wajah pengelolaan Pemprovsu ke depan, sehingga kita mampu mewujudkan Good and Clean Governance," tegasnya.

ARS tak lupa menaruh ekspektasi agar Sulaiman mampu mengimplementasikan merit sistem di lingkungan Pemprovsu.

Kebijakan manajemen sumber daya manusia di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendasarkan keputusan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan objektif, tanpa memandang latar belakang pribadi, diharapkan dapat menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

Sehingga dapat mendorong percepatan perencanaan dan pelaksanaan APBD hingga 2030 yang termaktub dalam RPJMD Sumut 2025-2030.

Berikutnya, ARS berharap Pj Sekda ini harus mampu mengkonsolidasikan OPD dan BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah tahun-tahun berikutnya dan mampu mengendalikan inflasi di Sumatera Utara. (**)