Fraksi Hanura-PKB Minta Evaluasi Biaya PBG untuk Tingkatkan PAD

Kitakini.news -Fraksi Hanura - PKB mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk melakukan evaluasi terhadap biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca Juga:

• PKS Setujui Ranperda APBD 2024 dengan Catatan Penting
• Kinerja Pendapatan APBD 2024 Medan Disoroti PKS
• Fraksi PKB DPRD Sumut Dukung Penuh Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan PBG, sehingga dapat berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Fraksi Hanura - PKB, Lailatul Badri, menyampaikan pandangan ini dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (10/6/2025).

Ia mengkritisi kinerja Dinas Lingkngan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) yang dinilai tidak sejalan dalam menangani persoalan PBG.

Lailatul Badri menegaskan bahwa hingga saat ini, masih banyak bangunan yang didirikan tanpa PBG, serta adanya ketidaksesuaian antara PBG dan kondisi bangunan yang sebenarnya. Ia juga menyoroti lambannya proses pengurusan PBG yang sering kali berujung pada masalah bagi masyarakat.

"Proses pengurusan PBG umumnya tidak berujung atau menimbulkan masalah. Kami menerima laporan bahwa banyak bangunan yang tidak berizin dan terkesan kebal hukum," ungkap Lailatul Badri.

Politisi PKB ini juga meminta agar Pemko Medan dapat mempercepat pengurusan PBG dan mengurangi biaya agar sektor PAD dari retribusi PBG dapat meningkat.