Kisruh Empat Pulau Selesai, Abdul Rahim: Saatnya Kita Saling Merangkul

Kitakini.news - Persoalan empat pulau diperbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sudah tuntas oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau menjadi milik Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 58 Pekerja Migran ke Malaysia
• Serapan Dana Irigasi Tak Optimal, Berdampak Buruk Terhadap Hasil Perikanan dan Pertanian
• Penerapan Sekolah Lima Hari Dalam Sepekan Terkesan Terburu-Buru

Merespon hal itu, Sekretaris Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar ST MT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi keputusan tersebut dan menyikapinya dengan kepala dingin dan hati yang lapang.

Ditemui di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (17/6/2025), Abdul Rahim yang menekankan pentingnya menjaga semangat persaudaraan antara masyarakat Aceh dan Sumut.

Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini menyebut bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal batas wilayah administratif, tetapi juga menyangkut ujian kebersamaan dan kedewasaan dalam membangun bangsa.

"Harus kita jalankan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Harapan saya, khususnya kepada netizen yang berada di dua provinsi ini, mari kita jaga narasi-narasi yang menyejukkan, bukan memanaskan. Karena sejak awal, kita tahu bahwa ini adalah ujian persahabatan antar saudara," ujarnya.

Menuru ARS, polemik terkait status 4 pulau tersebut kini sudah tuntas di tangan Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ia meyakini bahwa keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan semua aspek secara adil dan bijaksana.

"Ini bukan lagi soal siapa yang lebih berhak, tapi bagaimana kita sebagai bangsa bisa menerima dengan lapang dada dan menjaga keutuhan sebagai satu kesatuan negara. Urusan ini sudah ditangani oleh Bapak Presiden, dan saya percaya semua pihak akan menerima keputusan tersebut dengan jiwa besar," jelasnya.

ARS juga mengajak semua pihak untuk tidak terbawa arus provokasi atau narasi yang justru bisa menimbulkan konflik horisontal.

Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh dan Sumatera Utara memiliki sejarah panjang hubungan sosial dan budaya yang erat, dan hal itu tidak boleh dikaburkan hanya karena perbedaan administrasi wilayah.

"Kita semua bersaudara. Jangan sampai karena perbedaan pandangan soal batas wilayah, kita lupakan akar sejarah dan kebersamaan yang telah terbangun. Justru ini saat yang tepat untuk saling merangkul dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang," tambahnya.

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan derasnya arus media sosial, ARS juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menyampaikan pendapat.

Ia berharap masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap mengedepankan klarifikasi dari sumber resmi.

"Mari kita jaga ruang digital kita dengan narasi yang adem, membangun, dan menyejukkan. Karena disinilah tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis," pungkasnya.

Seruan ARS ini seolah menjadi penyejuk di tengah hangatnya perdebatan mengenai batas wilayah. Ia mengingatkan bahwa di atas segalanya, kepentingan bangsa dan persatuan adalah yang utama

"Saatnya masyarakat Aceh dan Sumut menunjukkan kedewasaan dan semangat kebersamaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya. (**)