Polemik 4 Pulau, Rapidin: Sejak Lama Pulau Tersebut Milik Aceh

Kitakini.news -Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon merasa bingung dan janggal terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution yang tetap mempertahankan 4 pulau yang memang milik Pemerintah Provinsi Aceh sejak 1956 di Helsinki.

Baca Juga:

• Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 58 Pekerja Migran ke Malaysia
• RPJMD Sumut 2025-2029, Wagubsu Sampaikan Sembilan Target Sasaran
• Harga Beras Tembus Rp30 Ribu/Kg di Kepulauan Batu, Berkat Minta Kapal ASDP Diaktifkan Kembali

Selain itu, Rapidin juga mempertanyakankepentingan Mendagri dan Bobby Nasution yang kukuh mempertahankan 4 pulau yang memang milik Pemerintahan Provinsi Aceh sejak 1956 di Helsinki.

"Selama ini penduduk dan warga yang ada di 4 pulau itu ber KTP provinsi Aceh. Pada masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla juga telah menegaskan bahwa Status 4 Pulau tersebut sudah jelas milik Pemerintah Provinsi Aceh.Tetapi sekarang, malah diperdebatkan," beber Rapidin kepada wartawan di Medan, Selasa (17/6/2025)

"Sehingga menjadi pertanyaan terhadap tindakan Mendagri dan Gubsu yang diduga ada kepentingan pribadi apabila 4 pulau itu diambil Pemprovsu," tambahnya.

Padahal, jika pulau itu di Aceh tidak ada persoalan sama sekali karena masih di bawah naungan Pemerintah Indonesia.(**)