Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP 2025 Secara Virtual Bersama KPK

Kitakini.news - Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah bersama dengan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, Inspektur Kota Binjai, Eka Edi Saputra, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dr. Heri Hendri, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Harimin Tarigan, Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga Purba, menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini diikuti melalui zoom meeting dari Binjai Command Centre, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga:

• Stabilkan Harga, Pemko Binjai Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak
• Rakor Kamtibmas Kota Binjai: Perkuat Sinergi untuk Keamanan dan Ketertiban
• Pemko Binjai Gelar Mini Soccer Sambut HUT RI ke-80

Peluncuran Indikator MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan terhadap tingkat integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma anti-korupsi.

Kegiatan ini terlaksana berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) perihal Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto. Ia mengatakan, launching Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah program yang dilakukan oleh KPK. MCP sendiri, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Ke depannya, diharapkan MCP dapat menjadi acuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.