Polemik Lepas Hijab Anggota Paskibraka, KPAI: Aturan BPIP Langgar Hak Anak Jalankan Keyakinan Beragama

Kitakini.news - Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) yang melarang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN) pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dinilai telah melanggar hak anak dalam menjalankan kayakinan beragama.

Baca Juga:

• Hijab Unik Jadi Incaran Oleh-oleh di Venue-venue PON 2024
• Indosat Ooredoo Hutchison Tegaskan Komitmen Ketulusan Tanpa Akhir di Harpelnas
• Mobile BTS dari Indosat untuk Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut

Sebab, kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kategori usia anak adalah dibawah 18 tahun.

Tak hanya itu, Margaret juga mengungkapkan bahwa anak juga memiliki perlindungan dan dijamin haknya untuk memeluk agama.

"Merujuk lagi di pasal 42 itu sebenarnya sudah diatur bahwa anak-anak itu, memiliki, dijamin perlindungan nya untuk memeluk agamanya dan juga dijamin dalam menjalankan, atau memeluk agamanya itu ya termasuk dari sisi pembinaan, dari sisi menjalankan apa yang dianggap sebagai ajaran agama," beber Margaret di Kantor KPAI Jakarta Pusat, melansir dari Inilah.com, Kamis (15/8/2024).

Margaret juga menyayangkan peraturan yang dibuat oleh BPIP tentang pelarangan penggunaan hijab bagi Anggota Paskibraka yang kesehariannya menggunakan hijab. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perlindungan anak. Apalagi anggota Paskibraka diminta untuk menandatangi ketersediaan untuk melepaskan identitas keyakinannya.

"Bahwa sebenarnya itu apa ya dalam tanda petik bagian dari bisa dikategorikan membatasi partisipasi anak dan sebenarnnya kalau formulir kesediaan itu bukan jadi prasyarat di awal tapi kan, ketika di ujung mereka sudah masuk di nasional kemudian mau tampil di mendekati di hari-h baru diminta formulir kesediaan," paparnya.

"Saya sampaikan, padahal kalaupun tidak di awal cari tidak di tengah-tengah aja ketika disampaikan syaratnya adalah harus tidak itu (melepas hijab), itu pun juga sudah bentuk pelanggaran, menurut kami gitu. Bentuk pembatasan anak," cetusnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra sekaligus pembina Paskibraka Nasional tahun 2016-2021 yang mengaku sebelumnya Paskibraka tak dipaksakan menggunakan atau melepas jilbab.

"Tidak ada (melepas hijab) dari yang sekarang pakai materai gitu nggak ada. Yang paling penting mereka lolos seleksi, ini kan bertahap. Dari mulai sekolah, kecamatan, kota, provinsi, sampai ke nasional. Kalo yang persyaratan administrasi berkaitan dengan identitas, kartu keluarga, paspor karena akan ada program yang berkunjungan keluar negeri jadi diminta paspornya," terangnya. (**)