Puluhan Guru Kembali Demo Kantor Bupati Langkat Tuntut Pembatalan PPPK

Kitakini.news -Puluhan guru honorer kembali berunjukrasa di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/3/2024) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Dengan tuntutan yang sama dari aksi sebelumnya, mereka mendesak agar Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy AP MAP mau menerima kehadiran mereka.

Baca Juga:

• Kejatisu Terima Limpahan Berkas dan Tersangka Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Batubara
• Pj Bupati Langkat Sambut Tim Evaluasi PTP2WKSS di Desa Sukamakmur
• 2.271 PPPK Pemprovsu Terima SK Pengangkatan dan Tandatangani Perjanjian Kerja

"Tuntutan kami masih sama pak Pj Bupati Langkat. Cuma kami minta bapak untuk datang ke sini menemui kami. Kehadiran kami hari ini, sesuai dengan arahan dari Asisten III di hari Jum'at kemarin. Kami cuma ingin bersilaturrahim," ujar kordinator aksi Novindra diiringi sorak sorai guru-guru honorer di sana.

Sekira 45 menit berorasi di balik pagar Kantor Bupati yang dijaga ketat Satpol PP, sosok M Faisal pun tak kunjung muncul. Dengan penuh rasa kecewa, puluhan guru honorer tersebut mengguncang pagar tersebut. Aksi dorong pun terjadi. Pj Bupati Faisal tetap tak muncul di tengah guru-guru tersebut.

"Jangan kalian sembunyikan penjahat. Jangan kalian lindungi penjahat – penjahat yang tak bermoral di dalam sana. Sini keluar pak bupati. Kalau pak bupati gak mau jumpai kami, akan kami tunggu hingga malam," teriak salah seorang guru wanita yang ikut dalam aksi damai itu.

Setelah satu jam berorasi, Staf Ahli Bupati Langkat Sujarno dan Kasatpol PP Langkat Dameka Putra Singarimbun menemui guru – guru teresbut. Namun, hadirnya mereka berdua juga tak memberikan jawaban yang memuaskan.

"Pak bupati sedang tidak berada di tempat. Gak mudah untuk bertemu dengan pak bupati. Harus buat janji dan menyesuaikan dengan jadwal beliau. Pak bupati gak di sini aja tugasnya, kadang beliau juga ke Kantor Gubernur," kata Dameka.

Ucapan Dameka itu disambut dengan cibiran dari guru honorer yang menggelar aksi.

"Kami sudah melayangkan surat ke polres dan Kantor Bupati. Tapi hari ini mereka mengatakan Pj Bupati gak ada. Ini sangat mengecewakan bagi masyarakat, terutama guru – guru yang hadir di sini," ketus salah seorang guru honorer Irwansyah yang ikut dalan aksi damai itu.

Puluhan guru yang melakukan aksinya kemudian membubarkan diri karena kecewa tidak dipertemukan dengan Pj Bupati Langkat.

Sebelumnya puluhan guru honor berorasi di depan Kantor Bupati Langkat, Jumat (15/3/2024) pagi. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Seleksi Kompetisi Teknis Tambahan (SKTT) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2023 untuk dibatalkan.

Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan SatPol PP, para guru honorer peserta PPPK tersebut dihadang persis di pagar masuk Kantor Bupati Langkat. Namun, melalui kordinator aksi Dian Novindra, mereka tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di sana.

"Kami meminta, agar Pj Bupati Langkat membuat surat permohonan secara resmi melalui Sekda, untuk pembatalan SKTT, dikarenakan melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional," Dian Novindra, diiringi teriakan guru honorer lainnya.

Selain itu, mereka juga meminta, agar Pj Bupati Langkat segera melaksanakan pengumuman ulang hasil seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Langkat, sesuai hasil CAT BKN. Serta dilakukannya evaluasi melalui panitia seleksi daerah (Panselda), terkait adanya guru - guru dan dapodik siluman yang lulus PPPK.

"Salah satunya, staff honorer Bidan Sumber Daya Air (SDA) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang terdaftar Dapodiknya di SDN 056010 Cempa, Kecamatan Hinai yang lulus PPPK tahun 2023. Kami minta, agar PJ Bupati Langkat mendiskualifikasi guru siluman tersebut," tegas Dian.

Setelah itu, perwakilan Pemkab Langkat melalui Asisten III Musti Sitepu akhirnya menemui guru honorer yang berorasi di sana. Musti berjanji, akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada PJ Bupati Langkat M Faisal Hasrimy.

"Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan tekan - rekan semua kepada beliau. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas," kata Musti.