Sidang Prapid Rahmadi Digelar, Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka Cacat Prosedur

Kitakini.news -Sidang gugatan Praperadilan (Prapid) yang diajukan Rahmadi (Pemohon), warga asal Kota Tanjung Balai, atas sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kepemilikan Narkoba digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (14/4/2025).

Baca Juga:

• Rekannya 'Nyanyi', Pria di Losungbatu Gagal Edarkan Narkotika
• Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, MA Koordinasi dengan Polda Sumut
• Korupsi, Mantan Ka UPT Puskesmas Parsoburan Dipenjara 1 Tahun

Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan yang menyidangkan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, membuka persidangan agenda pembacaan permohonan dari Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhardi Umar Tarigan.

Suhardi mengungkapkan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum keberatan atas penetapan status tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan narkoba yang ditangani Ditresnarkoba Polda Sumut.

"Kami menilai penetapan tersangka terhadap Rahmadi tidak didukung alat bukti yang cukup serta diduga melanggar prosedur hukum alias cacat prosedur," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat keberatan terkait proses penangkapan kliennya yang dianggap tidak sesuai SOP dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku

"Proses hukum yang dijalani kliennya kami penuhdengan kejanggalan dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah," bebernya.

Selain itu, pihaknya mengungkap dugaan pelanggaran HAM berupa penganiayaan terhadap Rahmadi oleh oknum penyidik, yang juga sempat viral di media sosial dan televisi nasional.

"Akibat peristiwa penganiayaan yang dialami klien kami pada saat penangkapan, kami telah melaporkan ke Bid Propam Polda Sumut dan akan diteruskan ke SPKT untuk tindak pidana umum," imbuhnya.

Atas hal itu, pihaknya meminta agar hakim yang memeriksa permohonan praperadilan tersebutdapat memutus sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan ahli yang akan ajukan ke persidangan.

"Kami berharap hakim dapat membatalkan penyadapan status tersangka kepada Rahmadi, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dipulihkan hak dan martabatnya kembali," pintanya.

Sementara itu, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut Deni ketika ditanya terkait ketidakhadiran pada sidang perdana pekan lalu, mengaku akan berkoordinasi dengan atasannya.

"Nanti akan kami tanya ke atasan dulu ya," ucapnya sembari meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Medan. (**)