Putusan MK Soal Pilkada Serang Dikritik Tajam, Dinilai Aneh dan Janggal oleh Pakar Hukum

Benito mengungkapkan dua poin kritis dalam putusan tersebut. Pertama, petitum tidak sesuai dengan permohonan. Pemohon dalam permohonannya tidak meminta PSU, namun MK justru memutuskan hal yang tidak diminta. Selain itu, dalil posita permohonan juga tidak menguraikan tentang perlunya PSU. Kedua, ketidakkonsistenan pemohon. Pemohon dinilai tidak konsisten dalam menguraikan permohonan, terutama terkait selisih suara yang menjadi dasar permohonan.

Baca Juga:

• Bertemu Gubernur Sumut, DPD KSPSI Minta Awasi Penerapan UMK di RS
• Semarakkan Haornas ke-42, Pemkab Langkat Gelar Jalan Santai dan Apresiasi Atlet Berprestasi
• KPK Diminta Jemput Paksa Rektor USU, Integritas Kampus Dipertaruhkan

Kritik ini memantik pertanyaan besar tentang konsistensi dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia. Putusan MK, yang seharusnya menjadi penegak keadilan, justru dianggap menimbulkan keraguan dan kontroversi. Dampak putusan ini terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Serang pun menjadi sorotan.